Di tengah optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi 2027 mampu menembus angka 6 persen, ekonom mengingatkan adanya konsekuensi beban fiskal jangka panjang serta pentingnya pemerataan kesejahteraan bagi rakyat kecil.
ZONASIPRO.ID, JAKARTA – Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat melampaui target 6 persen yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Pemerintah menilai sejumlah instrumen, mulai dari stimulus fiskal hingga upaya mengurai hambatan usaha, dapat menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Optimisme tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo di Jakarta, Rabu (7/10). Ia mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan berbagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.
“Rasanya kalau melihat apa yang sudah kita siapkan, kalau kita kerja keras, kerja cepat, dan kerja cerdas, insyaallah mungkin malah bisa sedikit lebih dari 6 persen,” ujar Drajad, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dalam pemberitaan(7/10/2026).
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen dalam APBN. Untuk mendorong pencapaian target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan, termasuk insentif pajak ditanggung pemerintah, bantuan beras, serta subsidi upah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp31 triliun.
Selain stimulus fiskal, pemerintah juga menekankan kebijakan untuk mengurai berbagai hambatan usaha atau debottlenecking. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan investasi dan operasional dunia usaha.
Ekonom Soroti Rekam Jejak Target Pertumbuhan
Ekonom Bright Institute Awali Rizki menilai optimisme pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen perlu dilihat bersama rekam jejak realisasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan asumsi APBN dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Awali, realisasi pertumbuhan ekonomi secara historis lebih sering berada di bawah asumsi APBN dan relatif jarang melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
“Dari 10 tahun terakhir, asumsi dasar yang ditetapkan di APBN kemudian realisasinya nyaris tidak pernah melampaui. Maksimal hanya setara, kebanyakan tahun di bawah,” kata Awali dalam kanal YouTube Awali Rizki, dalam sesi komentar berita yang membahas pemberitaan CNBC Indonesia mengenai proyeksi ekonomi 2027, Jumat (9/10/2026).
Karena itu, ia menilai proyeksi pertumbuhan di atas 6 persen merupakan target yang cukup optimistis jika dibandingkan dengan pengalaman historis tersebut.
Awali juga menyoroti penggunaan stimulus fiskal sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan. Menurut dia, insentif pajak ditanggung pemerintah dan bantuan beras bukan instrumen yang sepenuhnya baru, sedangkan subsidi upah relatif lebih baru sehingga efektivitasnya masih perlu dilihat.
Ia juga mengingatkan bahwa stimulus fiskal perlu dilihat dalam konteks kondisi APBN dan pembiayaan pemerintah.
“Kalau menambah belanja atau tetap bertahan pada belanja yang direncanakan, itu artinya menambah utang atau sekurang-kurangnya memenuhi target utang,” ujarnya.
Menurut Awali, belanja pemerintah memang dapat memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Namun, konsekuensinya juga perlu diperhitungkan karena pembiayaan melalui utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan pokok pada periode berikutnya.
“Di satu sisi bisa jadi sesuai rencana pemerintah ada dorongan terhadap ekonomi dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi. Tapi jangan lupa itu juga menjadi beban fiskal di masa-masa mendatang karena harus bayar bunga,” katanya.
Debottlenecking Dinilai Perlu Diperkuat
Terkait kebijakan debottlenecking, Awali menilai upaya mengurai hambatan dunia usaha secara teoritis memang dapat membantu perekonomian. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak hanya menyelesaikan hambatan secara sektoral.
“Yang penting adalah iklim investasi keseluruhannya,” ujar Awali.
Ia menyebut hambatan investasi dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain persoalan perizinan dan ketidaksinkronan kebijakan. Karena itu, menurutnya, efektivitas debottlenecking akan bergantung pada sejauh mana hambatan struktural tersebut dapat dikurangi secara konsisten.
Soroti Istilah “Andalkan Statistik”
Awali juga menyoroti penggunaan istilah “mengandalkan statistik” dalam pemberitaan mengenai strategi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 2027.
Ia memahami istilah tersebut kemungkinan merujuk pada pemanfaatan data statistik untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik berdasarkan lapangan usaha maupun komponen pengeluaran.
“Kalau saya memahami maksudnya, statistik itu yang diperiksa sektor-sektor apa yang memberi pertumbuhan besar dari sisi komponen-komponen dan subkomponen apa,” kata Awali.
Menurut dia, data tersebut kemudian dapat digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan fiskal maupun regulasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan.
Namun, Awali menilai penggunaan istilah tersebut berpotensi menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat apabila tidak dijelaskan secara lebih rinci.
“Dengan mengandalkan statistik ini, orang bisa menafsirkan lain, kan, maksudnya ngotak-ngatik statistik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tetap memiliki metodologi dan prosedur penghitungan. Namun, menurut dia, narasi pemerintah mengenai penggunaan statistik perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Otomatis Berarti Kesejahteraan Merata
Lebih jauh, Awali mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu indikator ekonomi dan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Menurut dia, tujuan akhir pengelolaan APBN dan pembangunan nasional tidak berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan, melainkan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan itu hanya indikator ekonomi. Ujungnya kan mengikuti tujuan dari pengelolaan APBN, bahkan tujuan dari berbangsa dan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum,” katanya.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan searah dengan peningkatan kesejahteraan yang merata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tidak selalu pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan secara merata dan khusus lagi terhadap rakyat kecil, tidak selalu,” ujar Awali.
Karena itu, ia berpandangan narasi mengenai pencapaian pertumbuhan ekonomi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk distribusi manfaat pertumbuhan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Glorifikasi terhadap pertumbuhan ekonomi menurut saya juga harus dikurangi porsinya,” kata Awali. []
